Skip to main content

Feminisme & Ambiguitas Kesetaraan Hak Perempuan: Perempuan Bukan Warga Kasta Kedua yang Lemah



Feminisme & Ambiguitas Kesetaraan Hak Perempuan: Perempuan Bukan Warga Kasta 
Kedua yang Lemah

Ardiana Putri*

 
Picture by: voa_islam.com 


Berbicara mengenai perempuan dan feminisme memang selalu menarik, menggelitik, dan penuh intrik. Menarik, karena hal ini selalu menjadi bahan perbincangan bahkan seiring berkembangnya zaman, gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan semakin merebak. Menggelitik dan penuh intrik, buktinya hingga saat ini masih banyak silang sengketa pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis itu sendiri. 

Banyak persepsi yang menyatakan bahwa feminisme adalah datang dari barat. Tuduhan tersebut sama sekali tidak bertendensi. Feminisme dapat dikatakan lahir di Indonesia, karena sejak lama telah ada budaya di Indonesia yang menghargai perempuan. Jauh sebelum adanya zaman kolonial, masyarakat Indonesia sangat menghargai kesetaraan. Buktinya, banyak perempuan yang menjadi pahlawan nasional dan tidak sedikit pula perempuan yang bergelut di ranah politik. Pengaruh penjajahan Belanda membawa dampak buruk terhadap budaya Indonesia yang telah lama menghargai perempuan. Saat Belanda menjajah Indonesia, perempuan tidak lagi memiliki hak politik. Sejak saat itulah Indonesia menjadi lupa budaya aslinya. Ditambah saat Orde Baru berbagai gerakan perempuan teralienasi. Budaya patriarki semakin merajai.

Dalam sistem masyarakat patriarki, laki-laki lekat dengan stereotip maskulin sedangkan perempuan adalah feminin. Sehingga dalam konstruk ini perempuan merupakan warga kasta kedua yang lemah dan harus dilindungi. Sementara laki-laki harus selalu jadi sosok yang kuat dan pantang merajuk apalagi menangis. Di sini, feminisme hadir untuk menghilangkan dogma tersebut dan tumbuh untuk menuntut kesetaraan.

Masyarakat Indonesia masih kental dengan budaya patriarki dan telah mendarah daging. Paradigma seperti itu terus terhegomoni hingga sekarang sehingga perempuan Indonesia tetap saja dianggap kaum lemah.  Walaupun perempuan Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan terberdaya di berbagai lini, seperti dalam ranah pendidikan, ekonomi, social, dan budaya.


Picture by: dialektis.co
 

Anggapan perempuan adalah kaum lemah sebenarnya dapat ditepis oleh berbagai fakta yang menunjukkan ketangguhan seorang perempuan. Srikandi, nama yang cukup familiar di telinga masyarakat Indonesia, merupakan sosok perempuan tangguh yang menjadi simbol kekuatan. Srikandi yang seorang priyayi tidak ingin dianggap lemah di hadapan laki-laki. Kebiasannya memanah dan berkuda menjadikannya tuladha bagi para prajurit wanita saat perang Baratayudha. Senapati wanita seperti Srikandi ini turut andil dalam kemenangan pihak Pandawa atas Kurawa. Di sini terbukti bahwa maskulinitas tidak hanya milik lelaki. 

Gerwani, gerakan perempuan di Indonesia yang sangat progresif pada tahun 1950-1960- an itu juga merupakan upaya menuntut kesetaraan hak dan tanggung jawab yang sama antara perempuan dan laki-laki. Para perempuan tangguh ini berupaya untuk memberantas buta huruf di dusun-dusun. Mereka berjuang agar perempuan dan laki-laki setara dalam hal pendidikan. Bahkan perempuan-perempuan revolusioner ini  terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme dan revolusi bersenjata pasca Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kemudian, siapa yang tidak mengenal sosok Kartini, pejuang emansipasi wanita. Priyayi Jawa ini getol memperjuangkan kesetaraan pemerolehan pendidikan. Perempuan tangguh ini begitu berani mendobrak belenggu yang selama ini menjerat sesamanya. Kartini berhasil mengubah pola pikir masyarakat kala itu bahwa perempuan hanya boleh berkutat dengan dapur, kasur, dan sumur.

Perempuan masa kini juga tidak kalah menunjukkan taringnya. Seperti Patmi dan ibu-ibu pejuang Kendeng lainnya. Mereka berjuang dan bersikeras menolak pembangunan yang merusak alam. Mereka berpedoman bahwa alam adalah ibu mereka yang tak boleh sama sekali disakiti. Para perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan tak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan adalah setara. Tidak boleh ada ketimpangan di sana.   

*Penulis adalah pegiat LPM Siar UKMP UM

Comments

Popular posts from this blog

Pemira FIS Ternodai

Indikasi Pemalsuan Syarat Pencalonan di HMJ Geografi Rabu (25/11) – Ketua Komisi Pemilihan Fakultas Ilmu Sosial (KPFIS), Junaidi, mengatakan   bahwa terjadi beberapa permasalahan pada serangkaian kegiatan Pemilihan Raya (Pemira) FIS. Salah satunya adalah i ndikasi pemanipulasian sertifikat ospek jurusan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi (HMJ Volcano) untuk wakil calon nomor 1, Rezra. ”Ada ketidakterimaan dari beberapa mahasiswa mengenai salah satu calon, gara-gara ada salah satu calon yang persyaratanya nggak tepat, menurut mereka. Contohnya sertifikat mbak, menurut sang pelapor itu palsu”, ujar Subur selaku Ketua KPFIS.