Skip to main content

Mahasiswa Apatis, KTM Ditarik



Komisi Pemilihan Fakultas Sastra (KPFS) berencana membuat inovasi baru dalam pelaksanaan pemira di FS tahun ini. Mengantisipasi apatisme mahasiswa FS terhadap acara tahunan pemilihan calon Ketua HMJ, calon Ketua-Wakil  Ketua BEM dan calon DMF FS ini, KPFS berinisiatif untuk menarik KTM mahasiswa-mahasiswi FS untuk sementara dan mengembalikannya setelah mereka mengekspresikan suara dengan mencoblos di TPS FS. Pencoblosan yang dilaksanakan serempak pada 25 Novemver 2015 di FS ditempatkan di tiga titik, halaman gedung Q3, halaman gedung D8 serta halaman gedung E8. Sayangnya, pemberlakuan peraturan ini hanya tinggal rencana belaka. Rizky Fitriatul Habibie, ketua KPFS menuturkan bahwa peraturan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Alasan pembatalan peraturan ini sebab banyak mahasiswa FS yang beralasan tidak memiliki KTM, entah karena KTMnya hilang maupun disita. Selain itu, setelah melakukan survey ke setiap kelas, mayoritas mahasiswa menolak mengumpulkan KTM mereka. Akhirnya, karena persentase penolakan yang lebih besar, penarikan KTM tidak jadi dilakukan sama sekali. Pihak KPFS enggan bila nantinya terjadi  kecemburuan sosial sebab penarikan KTM FS yang tidak merata.


Lenny, mahasiswi jurusan Sastra Jerman mengaku keberatan dengan peraturan penarikan KTM ini. Lenny berargumen bahwa mahasiswa akan kesulitan meminjam buku di perpus atau peralatan penunjang kelas seperti, speaker atau LCD proyektor jika tidak membawa KTMnya. Hal yang sama juga dituturkan Mariska Irgi, mahasiswi Sastra Indonesia. Dia mengaku keberatan jika aturan penarikan KTM untuk pemira diberlakukan. “Jadi nggak bisa pinjem (buku, red) di Perpus. Selain itu, kalo KTMnya ditarik berarti nyoblos-nya dipaksa. Milih kan harus dari hati,” tutur mahsiswi angkatan 2014 ini. Mariska mencoblos karena merasa mencoblos adalah kewajiban baginya. Selain itu, alasan Mariska mencoblos karena dia mengaku telah mengenal salah satu kandidat ketua HMJ yang merupakan teman sekelasnya. Sama seperti Mariska, Lenny mengaku bahwa dia mencoblos karena telah mengenal kedua calon kandidat yang juga merupakan teman sekelasnya. 

Aturan penarikan KTM FS yang pada awalnya dicetuskan untuk menyikapi sikap apatisme mahasiswa FS terhadap pemilihan calon Ketua HMJ, calon Ketua-Wakil  Ketua BEM dan calon DMF FS, sebenarnya dimaksudkan agar nantinya mahasiswa bersedia datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Sikap apatisme mahasiswa di FS muncul pada sebagian besar mahasiswa Non-Ormawa yang merasa bahwa memilih Ketua HMJ, BEM dan DMF tidak memberikan dampak apapun bagi  mereka. “Saya tanya beberapa teman saya, tanggapan mereka,  ini (pemira, red) tidak akan mempengaruhi saya, tidak akan berpengaruh pada skripsi atau kuliah saya,” tutur Rizky.
Sikap apatisme mahasiswa ini dipicu oleh sikap Ormawa yang kurang merangkul mahasiswa FS secara keseluruhan. Seperti yang dituturkan Mariska,  “Orang-orang HMJ nggak banyak yang kenal sama yang bukan HMJ. Kalo ada acara ,yang ngurusin anak HMJ, yang lainnya pada nggak tahu. Jadi kita cuma datang, diam, gitu aja,”. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kurang dekatnya hubungan antara Ormawa dengan warga FS, Rizky menuturkan, KPFS telah bekerja sama dengan DMF untuk memfasilitasi pertemuan calon-calon ketua HMJ dengan Wakil Dekan (WD) III FS. Dalam pertemuan tersebut, WD III menyampaikan bahwa nantinya ketua HMJ yang terpilih harus menyediakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga di jurusannya masing-masing selain mengadakan kegiatan untuk mengaharumkan nama HMJ, sehingga warga jurusan juga dapat merasakan manfaat ketika mereka telah memilih ketua HMJ. (lov//lus)

Comments

Popular posts from this blog

Pemira FIS Ternodai

Indikasi Pemalsuan Syarat Pencalonan di HMJ Geografi Rabu (25/11) – Ketua Komisi Pemilihan Fakultas Ilmu Sosial (KPFIS), Junaidi, mengatakan   bahwa terjadi beberapa permasalahan pada serangkaian kegiatan Pemilihan Raya (Pemira) FIS. Salah satunya adalah i ndikasi pemanipulasian sertifikat ospek jurusan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Geografi (HMJ Volcano) untuk wakil calon nomor 1, Rezra. ”Ada ketidakterimaan dari beberapa mahasiswa mengenai salah satu calon, gara-gara ada salah satu calon yang persyaratanya nggak tepat, menurut mereka. Contohnya sertifikat mbak, menurut sang pelapor itu palsu”, ujar Subur selaku Ketua KPFIS.