Skip to main content

Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembengkakan Belanja Negara



Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembengkakan Belanja Negara
Oleh: Yunani*

 
Picture by: gambarcantik.com

Wacana pemindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan kembali mencuat. Rencananya ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Palangka Raya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemindahan ibu kota negara tersebut dapat dilaksanakan pada 2018. Hal tersebut, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Faktor pendorong pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya adalah prediksi pada tahun 2030 ibu kota Indonesia saat ini, yaitu Jakarta akan tenggelam jika pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperhatikan keseimbangan ekologis. Selain itu, kepadatan penduduk juga ikut mendorong adanya wacana tersebut. Diketahui lima belas persen dari seluruh penduduk Indonesia menempati area seluas 1500 kilometer persegi di Jabodetabek.

Alasan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya karena pulau Kalimantan merupakan pulau yang jarang terjadi bencana besar. Hal tersebut dikarenakan secara geografis Kalimantan tidak memiliki gunung berapi. Apabila dilihat dari segi ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan semakin maju akibat adanya pembangunan jalur kereta api dan jalan raya lintas Kalimantan.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurut Tim Visi Indonesia 2033, pemindahan ibu kota ini diperkirakan menghabiskan anggaran negara sekitar 142,62 triliun rupiah. Jumlah tersebut baru sebagian kecil saja, seperti pembebasan lahan, penyiapan lahan, pembangunanan infrastruktur kota, fasilitas kota, pembangunan gedung negara, pemukiman pegawai negeri, dan pengangkutan para pegawai beserta keluarga ke ibukota baru. Bukankah semua biaya tersebut akan menimbulkan pembengkakan belanja negara?

Hitungan angka itu bisa digunakan untuk keperluan yang lebih urgent dalam mengahadapi masalah di negeri ini, dengan nilai uang sebesar itu dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di luar Jawa sehingga menimbulkan pemerataan pembangunan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pemindahan ibu kota adalah suatu keputusan yang besar bagi suatu bangsa. Pemerintah harus lebih cermat dalam rencana pemindahan ibukota ini. Jangan sampai pemindahan ibu kota menenyebabkan bertambahnya pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bahkan dapat menyebabkan hutang negara semakin menggunung. Butuh keberanian dan komitmen pemerintah apabila rencana pemindahan ibu kota itu dilaksanakan.

*Penulis adalah pegiat LPM Siar UKMP UM
   
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Feminisme & Ambiguitas Kesetaraan Hak Perempuan: Perempuan Bukan Warga Kasta Kedua yang Lemah

Feminisme & Ambiguitas Kesetaraan Hak Perempuan: Perempuan Bukan Warga Kasta  Kedua yang Lemah Ardiana Putri*   Picture by: voa_islam.com  Berbicara mengenai perempuan dan feminisme memang selalu menarik, menggelitik, dan penuh intrik. Menarik, karena hal ini selalu menjadi bahan perbincangan bahkan seiring berkembangnya zaman, gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan semakin merebak. Menggelitik dan penuh intrik, buktinya hingga saat ini masih banyak silang sengketa pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis itu sendiri.   Banyak persepsi yang menyatakan bahwa feminisme adalah datang dari barat. Tuduhan tersebut sama sekali tidak bertendensi. F eminisme d apat dikatakan lahir di Indonesia, karena sejak lama telah ada budaya di Indonesia yang menghargai perempuan. Jauh sebelum adanya zaman kolonial, masyarakat Indonesia sangat menghargai kesetaraan. Buktinya, banyak perempuan yang menjadi pahlawan nasional dan t id ak sedikit...
Post a Comment
Baca Selanjutnya »

Menang Tanpa Perang

 Oleh: Fajar Dwi Affanndhi Pesta tak lagi meriah. Tidak seperti pesta yang biasa kita ketahui, hingar bingar, penuh warna-warni, dan dinanti-nanti. Pesta demokrasi di kampus ini sepi. Jangan harap perdebatan panas antar calon pemimpin. Ketika calonnya saja hanya satu. Ya, calon tunggal   tanpa lawan. Pemilu Raya, atau yang biasa kita sebut PEMIRA, kini seakan hilang greget -nya. Hampir di semua fakultas di UM terdapat calon tunggal.   Baik itu calon ketua BEM, ketua HMJ, atau bahkan yang lebih parah, calon DMF yang seharusnya dipilih lima orang dari setiap jurusan, malah hanya ada satu calon dalam satu fakultas yang notabene terdiri dari beberapa jurusan. Padahal, adanya calon tunggal bukan tidak mungkin yang terjadi mereka bakal   “menang tanpa perang”.  
2 comments
Baca Selanjutnya »

Apakah Pemira Kompetitif Selalu Berakhir Tidak Sportif?

Rabu, 11 november 2013 Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang (UM) melaksanakan PEMIRA FE UM 2014. Pemira tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya, yang terbukti dengan antusiasnya mahasiswa dalam mengikuti pemira ini. Banyak dari mereka yang berbondong-bondong ke tempat pemilihan untuk menyuarakan suara mereka sehingga pemira periode ini kesannya lebih “rame” jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak hanya itu pemilihan saat ini juga bisa dibilang sangat kompetitif yang pada akhirnya terjadi ketidak sportifan karena terbukti dengan adanya permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi selama masa kampanye dan juga pada saat hari H pemilihan.   Permasalahan yang pertama adalah muncul pada saat hari H pemilihan ada sebuah selebaran yang berisi tentang pelet dalam pemilu dan terlibatnya mahluk-mahluk gaib didalam pemira ini. Dalam selebaran yang berjudul “NYI PELET IKUT PEMILU?” tersebut berisi tentang ajakan agar mahasiswa lebih kritis dalam memilih pemimpin yang u...
Post a Comment
Baca Selanjutnya »