Pemerintah dan PT Semen Indonesia dituntut Tunduk Hukum

Pemerintah dan PT Semen Indonesia dituntut Tunduk Hukum

Siar, Malang- Massa Aliansi Malang Peduli Kendeng, Kamis (23/3) menggelar aksi solidaritas di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Aliansi ini diprakarsai atas inisiasi sembilan belas organisasi mahasiwa dan berbagai elemen masyarakat umum. Ratusan massa tersebut menggelar aksinya selama dua jam yang dilakukan mulai pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan ini, massa ingin menyampaikan rasa solidaritas terhadap para petani Kendeng yang belum mendapatkan respon pemerintah dan kepastian hukum.“Aksi ini adalah bentuk dukungan terhadap petani-petani Kendeng yang hingga hari ini masih dikriminalisasi dan belum mendapatkan respon dari pemerintah,” ungkap Muhammad Iqbal, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi. 

(23/3) Ratusan massa Aliansi Malang Peduli Kendeng berdemonstrasi menutup badan jalan bundaran tugu (Foto: Ugik/Siar)

Kisah Ibu Patmi Menjadi Semangat Aksi

Kematian Ibu Patmi usai berdemonstrasi di depan istana negara, menjadi semangat para massa aksi. Massa aksi juga menyanyikan lagu mengheningkan cipta dan membacakan puisi sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Patmi atas perjuangannya. Iqbal menuturkan kegiatan ini merupakan bentuk penyatuan rasa atas apa yang telah dilakukan oleh para petani Kendeng di Jakarta dalam menuntut hak-haknya dengan cara menyemen kaki dan tangan sebagai kritik. “Kami turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Patmi dan sangat mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh petani-petani Kendeng di depan istana negara sebagai simbol bahwa perusahaan membelenggu kehidupan petani,” papar Iqbal.

Tuntutan-Tuntutan Aksi

Aksi ini mempunyai empat poin tuntutan. Pertama, mendesak Presiden untuk menghentikan izin operasi PT Semen Indonesia, dan mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk taat hukum sesuai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober 2016 (No.99 PK/TUN/2016) yang menyatakan bahwa izin operasi pertambangan PT Semen Indonesia sudah seharusnya dihentikan. Kedua, menuntut penghentian proyek pembangunan infrastruktur yang  mengusir rakyat dari ruang hidup dan merusak pegunungan Kendeng. Ketiga, mengutuk aparat yang membiarkan konflik “adu domba” antar warga yang mengakibatkan pembakaran tenda perjuangan dan surau. Keempat, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah agrarian serupa yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia yang tidak menganggap para petani sebagai manusia.

Selain itu, massa aksi juga berjalan meyusuri bundaran tugu depan gedung DPRD untuk menggalang dana. “Dana ini akan diberikan kepada kawan-kawan yang sampai hari ini masih berjuang di depan istana,” ungkap Iqbal. Aksi ini merupakan langkah awal untuk mengawal kegiatan kampanye berikutnya. “Selanjutnya akan ada kajian-kajian dan diskusi terkait, untuk mengampanyekan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap petani adalah sebuah kejahatan,” tambah mahasiswa Fisip UB ini. (ugk//hna)