Skip to main content

Ketika Pers Dikebiri: Sebuah Refleksi Pemira 2015



      Jumat, 23 Januari dini hari, pelataran gedung A3 Universitas Negeri Malang (UM) yang biasanya senyap terdengar riuh oleh tumpahan massa pendukung para kandidat Badan Eksekutif Universitas (BEM-U) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang mencalonkan diri di Pemilu Raya (Pemira). Massa pendukung tersebut rela duduk di pelataran bergelar tikar demi menunggu kepastian pemenang. Pengorbanan para pendukung tersebut tidak meluluhkan kekerasaan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU dan Panwaslu walaupun para pendukung tersebut kedinginan. Selama semalam penuh mereka harus menunggu kepastian pemenang. Jumat subuh (23/01) akhirnya penantian para pendukung dan timses menemui titik terang. Rofiuddin dan Atto’illah terpilih sebagai pasangan Presma dan Wapresma UM 2015.

     Keluar sebagai pemenang dalam pemira, Roffiudin mengaku senang dan terharu. Menurut Roffiudin, hal itu merupakan kebahagiaan dan keharuan karena kemenangan yang dia dapatkan berasal dari dukungan teman-teman. “Terpilihnya ini (presiden mahasiswa, red) bukan akhir dalam perjuangan, tapi langkah awal perjuangan,tuturnya. Setelah terpilih, kedua pasangan yang menjadi pemenang ini ingin segera melaksanakan visi dan misi yang telah mereka buat.
     Ditengah kegembiraan para pendukung Presma terpilih sebenarnya terdapat permasalahan besar yang terjadi sebelum pengumuman dilakukan. Beberapa  Tim Sukses (Timses) dan rekan pers yang hendak meliput jalannya penghitungan suara merasa kecewa karena tidak boleh masuk gedung penghitungan suara. Menurut Komisi Pemilihan Universitas (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), hal itu dilakukan demi mencegah kericuhan sehingga yang diijinkan ikut dalam proses  penghitungan suara hanyalah pihak-pihak terkait.[1] Pihak-pihak tersebut adalahh seluruh kandidat, sepuluh saksi dari setiap calon, dan pihak rektorat.
        Pelarangan peliputan yang dilakukan oleh KPU menunjukkan sikap antipati terhadap pers dan pencideraan terhadap asas-asas keterbukaan informasi publik. Padahal dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dijelaskan bahwa informasi publik haruslah terbuka dan dapat diakses oleh publik. sikap tersebut seharusnya tidak ditunjukkan oleh pihak KPU sebagai penyelenggara Pemira. Keterbukaan informasi haruslah dijunjung tinggi oleh KPU karena keterbukaan informasi merupakan hak setiap orang di dalam negara demokrasi.
      Tidak hanya mencederai asas-asas keterbukaan informasi publik KPU juga mengkebiri kebebasan pers. Pers yang harusnya mempunyai kebebasan dalam peliputan untuk memberikan informasi terhadap publik ternyata juga dihalang-halangi. Padahal dalam UU No. 40 Tahun 1999 pers mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi kepada publik.
Pelaksanaan Pemira dan Penghitungan Suara
Pemilihan yang telah berlangsung pun menimbulkan rasa kekecewaan dari presiden mahasiswa terpilih karena lebih banyak suara yang tidak memilih dibandingkan yang memilih. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa dalam memilih masih cukup rendah. Hal ini cukup beralalasan karena menurut survei yang telah tim redaksi Siar lakukan pada 80 mahasiswa di semua fakultas, hanya 30% mahasiswa yang memilih.

Selain menanggapi pelaksanaan pemilihan yang sangat minim pemilih, presiden mahasiswa terpilih juga menanggapi masalah tertutupnya proses perhitungan. Menurut Rofiudin, seharusnya proses penghitungan berlangsung terbuka. Selain itu, peliputan oleh pers juga harus diperbolehkan dalam penghitungan suara. “Mungkin tujuan KPU membuat ruangan terisolasi agar kondisi penghitungan berjalan kondusif. Akan tetapi, ada yang salah tangkap dengan tidak mengizinkan pers masuk dalam acara penghitungan. Seharusnya hal yang seperti itu tidak dilakukan karena sifat pers tidak mengganggu jalannya acara, ungkap Rofi’uddin. (fhm//gia)



Comments

Popular posts from this blog

Feminisme & Ambiguitas Kesetaraan Hak Perempuan: Perempuan Bukan Warga Kasta Kedua yang Lemah

Feminisme & Ambiguitas Kesetaraan Hak Perempuan: Perempuan Bukan Warga Kasta  Kedua yang Lemah Ardiana Putri*   Picture by: voa_islam.com  Berbicara mengenai perempuan dan feminisme memang selalu menarik, menggelitik, dan penuh intrik. Menarik, karena hal ini selalu menjadi bahan perbincangan bahkan seiring berkembangnya zaman, gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan semakin merebak. Menggelitik dan penuh intrik, buktinya hingga saat ini masih banyak silang sengketa pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis itu sendiri.   Banyak persepsi yang menyatakan bahwa feminisme adalah datang dari barat. Tuduhan tersebut sama sekali tidak bertendensi. F eminisme d apat dikatakan lahir di Indonesia, karena sejak lama telah ada budaya di Indonesia yang menghargai perempuan. Jauh sebelum adanya zaman kolonial, masyarakat Indonesia sangat menghargai kesetaraan. Buktinya, banyak perempuan yang menjadi pahlawan nasional dan t id ak sedikit...

Menang Tanpa Perang

 Oleh: Fajar Dwi Affanndhi Pesta tak lagi meriah. Tidak seperti pesta yang biasa kita ketahui, hingar bingar, penuh warna-warni, dan dinanti-nanti. Pesta demokrasi di kampus ini sepi. Jangan harap perdebatan panas antar calon pemimpin. Ketika calonnya saja hanya satu. Ya, calon tunggal   tanpa lawan. Pemilu Raya, atau yang biasa kita sebut PEMIRA, kini seakan hilang greget -nya. Hampir di semua fakultas di UM terdapat calon tunggal.   Baik itu calon ketua BEM, ketua HMJ, atau bahkan yang lebih parah, calon DMF yang seharusnya dipilih lima orang dari setiap jurusan, malah hanya ada satu calon dalam satu fakultas yang notabene terdiri dari beberapa jurusan. Padahal, adanya calon tunggal bukan tidak mungkin yang terjadi mereka bakal   “menang tanpa perang”.  

BEM FPPsi: Tabrak Jalur Tapi Produktif

Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) ibarat armada kapal yang baru saja diterjunkan di samudra yang luas. Sebuah kapal yang sudah disambut dengan gulungan ombak, mau tidak mau harus segera membuka layarnya untuk bersiap ambil kemudi menempuh jarak. Lajur kemudi seperti apakah yang sedang dibentuk pada ormawa FPPsi? Kami mencoba menggalinya melalui Bu Dyah Sulistiyorini sebagai Pembina ormawa FPPsi. Budaya organisasi seperti apa di FPPsi?  “Saya mencoba membangun budaya profesional pada BEM. Semoga BEM ini bisa menjadi tempat belajar sehingga siap untuk terserap di dunia kerja. Dunia kerja itu membutuhkan orang-orang yang mempunyai ide-ide kreatifitas, analisa berpikir, dan ketahanan kerja.  Dengan seiring berjalannya waktu kami juga masih mencari visi dan misi yang tepat, tapi tetap saya ingin membentuk organisasi yang profesional. Selain itu saya ingin menyelamatkan anak-anak saya, nah karena saya tidak bisa mengubah dari atas, maka saya mengubahnya dari bawah”. ...